ZAKAT, UU ZAKAT, DAN PENGELOLAANNYA

Ide pemberdayaan zakat sejatinya sudah lama menjadi wacana nasional. Apalagi di tengah kondisi kemiskinan yang terus melanda, negara harus punya solusi jitu dalam menanggulanginya. Maka zakat bisa menjadi solusi ampuh untuk menanggulanginya. Betapa tidak, sampai saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia dengan total 207 juta jiwa.

Pada hakikatnya zakat adalah instrumen pemasukan negara yang berasal dari muslim dan disalurkan lagi ke muslim lainnya. Maka zakat sangat potensial diterapkan dinegara mayoritas muslim seperti Indonesia. Belum lagi perintah Al-Quran yang menggandengkan kata shalat dan zakat di 83 tempat. Artinya, antara ibadah dan muamalah tidak bisa dipisahkan kehadirannya.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB tahun 2011, tercatat potensi zakat Indonesia tidak kurang dari Rp 217 triliun per tahunnya. Nilai tersebut setara dengan 3,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih khusus lagi pada potenzi zakat dari Giro Wadiah perbankan syariah yang mencapai Rp 155 miliar dan potensi zakat deposito murabahah yang mencapai Rp 739 miliar. Namun sangat disayangkan, data BAZNAS menunjukkan penerimaan zakat tahun 2014 baru mencapai Rp 3,8 triliun.

            Bukti bahwa zakat bisa menjadi solusi bisa kita lihat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada zamannya, tidak ada satu orangpun yang mau menerima zakat yang terkumpul di Baitul Maal. Artinya, seluruh rakyat sudah menjadi muzakki semua, atau tidak adalah lagi masyarakat yang bermental mustahiq. Bahkan dana yang terkumpul di Baitul Maal itu akhirnya dipakai untuk membayar hutang rakyat dan untuk orang-orang yang mau menikah tapi tidak punya modal. Dan setelah kejadian itupun, dana di Baitul Maal belum habis juga.

            Di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah tentang zakat mulai muncul pada era Presiden BJ Habibie. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya UU nomor 38 tahun 1999. Namun UU tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya belum ada pola yang jelas antara Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibuat pemerintan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terbentuk dari swadaya masyarakat. Dalam UU nomor 38 tahun 1999, anatar BAZ dan LAZ masih sejajar. Jadi BAZ tidak berhak mengatur LAZ. Hal itu mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Sehingga dilapangan sangat memungkitkan terjadinya distribusi zakat yang menumpuk. Artinya satu daerah dibanjiri banyak pendistribusian zakat, sedangkan daerah lain sama sekali tidak mendapat distribusi zakat.

            Jadi BAZNAS sama sekali tidak bisa mengatur dan mengintervensi LAZ baik secara pengumpulan dana, pendistribusian dan pengauditan. Tapi BAZNAS dan LAZ mempunyai posisi yang sejajar. Bahkan dalam UU 38/1999 pasal 20 dikatakan Pasal 20 “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.” Jadi yang mempunyai wewenang dalam mengawasi BAZ dan LAZ adalah masyarakat.

Namun sejak diberlakukannya UU tahun 23 tahun 2011, maka BAZNAS mempunyai wewenang untuk itu. Dalam UU 23/2011 pasal 7 menyebutkan bahwa BAZNAS mempunyai wewenang dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam hal zakat. Artinya seluruh LAZ itu ada harus melaporkan dana zakatnya ke BAZNAS setiap tahunnya. BAZNAS mempunyai kewenangan sebagai legulator bagi LAZ. Walaupun prakteknya BAZNAS belum punya kekuatan penuh dalam mengatur seluruh pola penghimpunan masing-masing LAZ. Sebab bisa kita identifikasi sendiri, banyak LAZ yang erlebiih dahulu berdiri dibanding BAZNAS yang dibentuk pemerintah. Dan secara umum LAZ lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menghimpun dana umat muslim.

Melihat beberapa kendala diatas, maka perlulah adanya langkah agar UU nomor 23 tahun 2011 bisa lebih optimal. Sehingga berdampak dalam meningkanyanya pengelolaan zakat. Berikut adalah beberapa langkah solutif yang penulis kemukakan.

Pertama, kepengurusan BAZNAS harus banyak diisioleh orang LAZ. Celah itu bisa kita ambil dari UU nomor 23 tahun 2011 pasal 8, yang menyebutkan anggota BAZNAS terdiri dari 11 orang, yaitu 8 dari unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintahan. Jadi orang yang berkompeten di LAZ bisa mengisi 8 kursi yang diamanah undang-undang pada mereka. Keuntungan dari masuknya orang LAZ ke BAZNAS adalah agar sinergi antara LAZ dan BAZNAS semakin baik. Dan itu juga akan membuat LAZ lebih mematuhi regulasi yang dibuat oleh BAZNAS. Selain itu, BAZNAS akan semakin optimal dalam pergerakannya, karena diisi oleh orang-orang LAZ yang mengerti kendala lapangan penghimpunan zakat.

Kedua, mengadopsi pola pemungutan zakat Malaysia. Jika melihat ke pola koordinasi zakat UU nomor 23 tahun 2011, ada pola sentralisasi zakat. Maksudnya, seluruh LAZ itu harus menginduk dan melaporkan penerimaan zakatnya ke BAZNAS. Di Malaysia, yang berwenang mengelola zakat itu adalah Puzat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ menjadi satu-satunya lembaga yang mengelola zakat disana. Sehingga PPZ mempunyai kekuatan dominan untuk mengatur zakat. Bahkan, setiap muslim yang tidak membazar zakat akan diberi sanksi. Pola ini bisa diterapkan pada BAZNAS dan LAZ. BAZNAS bisa menunjuk LAZ tertentu untuk mewajibkan setiap muslim untuk membayar zakat. Hal yang bersifat intruksi seperti ini bisa diterapkan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi setiap PNS wajib menyetor zakat melalui BAZNAS atau LAZ tertentu. Pola seperti ini sudah diterapkan di Sumatera Barat dan terbukti Sukses.

Ketiga, adanya pemberdayaan dan sosialisasi kesadaran berzakat. Selama ini zakat masih dianggap sebagai sebuah kedermawanan bagi muslim di Indonesia. Masyarakat belum memandang zakat maal sebagai ibadah yang wajib, tapi masih sebatas anjuran. Dalam sejarah, tercatat di zaman Khalifar Umar bin Abdul Aziz tak seorang pun berhak menerima zakat ketika itu. Bisa jadi itu karena seluruh penduduk sejahtera, tapi sangat mungkin jika tidak ada lagi golonga “As-Sail” (orang miskin yang meminta). Yang ada hanyalah “Al-Mahrum” (orang miskin yang tidak meminta). Sehingga BAZNAS bisa bersinergi dengan LAZ untuk memberdayakan masyarakat agar penduduk muslim lebih termotivasi untuk menjadi muzakki.

Jika ini aktif dilakukan, maka sangat penulis berkeyakinan pemberdayaan dan pengelolaan zakat di Indonesia akan optimal. Dan akan berdampak meningkatnya perekonomian rakyat. Jayalah Indonesia!

Penulis :

Zilal Afwa Ajidin
Ketua Umum Islamic Economics Forum STEI SEBI